1. Apa yang dimaksud dengan tabungan
pemerintah?
Tabungan pemerintah merupakan
kelebihan pendapatan pemerintah dari pajak dan sumber-sumber lainnya, setelah
pendapatan itu digunakan untuk pengeluaran rutin. Pendapatan pemerintah
terutama diperoleh dari pemungutan berbagai pajak. Jenis pajak yang dipungut
pemerintah dibedakan dalam dua golongan, yaitu pajak langsung (derect taxes)
dan pajak tidak langsung (indirect taxes). Untuk meningkatkan tabungan
pemerintah maka sebagai salah satu usahanya adalah membuat kebijakan untuk
mempercepat proses pembangunan. Tujuan ini hanya dapat di capai apabila tingkat
pertambahan pendapatan pemerintah berkembang lebih cepat dari tingkat
pengeluaran rutin pemerintah. Tabungan pemerintah merupakan selisih antara
realisasi penerimaan dengan pengeluaran pemerintah.
2.
A) Jelaskan pernyataan dibawah ini:
“Dalam penilaian sehat atau tidaknya BUMN
cenderung bersifat akuntansi”
Akuntansi
adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang
akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain
untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi,
dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan
menginterpretasikan aktivitas keuangan. Akuntansi bertujuan untuk menyiapkan
suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer,
pengambil kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham,
kreditur, atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini
dikenal dengan istilah pembukuan. Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi
sektor publik adalah di organisasi BUMN. Akuntansi dibutuhkan dalam pembuatan
laporan rugi/laba dan aliran kas pada BUMN. Sehingga penilaian sehat atau
tidaknya BUMN cenderung bersifat dari akuntansinya.
B) Siapa yang mempunyai wewenang untuk
menilai BUMN. Sebutkan dan jelaskan!
•Penguasaan badan usaha dimiliki oleh pemerintah.
• Pengawasan dilakukan, baik secara hirarki maupun secara
fungsional dilakukan oleh pemerintah.
• Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
• Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
• Pemerintah juga memiliki Akuntan Negara yaitu akuntan yang bekerja pada pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan negara.
• Kekuasaan penuh dalam menjalankan kegiatan usaha berada di tangan pemerintah.
• Pemerintah berwenang menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha.
• Semua risiko yang terjadi sepenuhnya merupakan tanggung jawab pemerintah.
• Pemerintah juga memiliki Akuntan Negara yaitu akuntan yang bekerja pada pemerintah dalam rangka pemeriksaan keuangan pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah dan perusahaan negara.
Karena semua wewenang yang berhak untuk menilai BUMN hanyalah
pemerintah karena BUMN merupakan suatu instansi pemerintah yang dimiliki oleh
negara dan rata-rata BUMN di gunakan untuk kepentingan rakyat.
3.
Apakah benar inflasi selalu merugi?
Inflasi dapat membawa dampak positif
bagi kita, jika dilihat dari sisi yang lain.Contohnya saja dalam kehidupan
sehari-hari. Apa penyebab harga tanah ataupun properti lainnya cenderung cepat
naik nilainya hanya dalam jangka waktu 5 tahun? Ya, jawabannya adalah inflasi.
Dengan semakin menurunnya nilai mata uang rupiah dan semakin tingginya kebutuhan
tanah/properti maka hal tersebut akan mempercepat naiknya harga aset tersebut.
Oleh sebab itu sangatlah wajar jika pemerintahan sebuah negara selalu berusaha
mengontrol keseimbangan laju inflasi maupun deflasi. Karena inflasi yang
berlebihan maupun deflasi bisa berdampak buruk bagi kondisi perekonomian suatu
negara, bahkan mungkin juga terhadap negara-negara lain yang terkait dengannya.
Jadi dapat disimpulkan ternyata inflasi tidak selalu buruk atau merugikan.
Berikut beberapa contoh dari manfaat inflasi:
• Sebagai indikator untuk penentuan kebijakan penetapan harga beberapa komoditas tertentu, seperti : harga beras, BBM, listrik dan sebagainya.
• Sebagai bahan penentuan kebijakan dalam mengatur kelancaran arus distribusi barang, apabila diketahui bahwa salah satu penyebab kenaikan harga terjadi karena terganggunya kelancaran distribusi barang.
• Untuk bahan penentuan kebijakan impor (misal substitusi impor), dan sebagainya
• Sebagai indikator untuk penentuan kebijakan penetapan harga beberapa komoditas tertentu, seperti : harga beras, BBM, listrik dan sebagainya.
• Sebagai bahan penentuan kebijakan dalam mengatur kelancaran arus distribusi barang, apabila diketahui bahwa salah satu penyebab kenaikan harga terjadi karena terganggunya kelancaran distribusi barang.
• Untuk bahan penentuan kebijakan impor (misal substitusi impor), dan sebagainya
SUMBER:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar